SURABAYA, PAUDNI. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tonggak penting dalam menyiapkan generasi pemimpin bangsa, menyambut  bonus demografi Indonesia pada tahun 2035 nanti. Untuk mendukung upaya tersebut, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) wajib menghidupkan PAUD di wilayah kerja masing-masing.

Hal ini disampaikan Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Anggaran BPPAUDNI Regional II Tahun 2014, di Surabaya, akhir pekan lalu.

Dalam paparannya, Lydia menjelaskan, bonus demografi adalah suatu keadaan yang mana jumlah penduduk usia produktif antara 15-55 tahun sangat besar.  Dari sisi pembangunan, struktur penduduk ini sangat menguntungkan.

“Pada tahun itu, kita akan memiliki calon-calon pemimpin bangsa. Dari sekarang, kita harus siapkan dengan baik. Disinilah peran penting PAUD untuk menyiapkan mereka.Oleh karena itu, SKB harus hidupkan PAUD,” tegasnya.

Di hadapan sekitar 30 Kepala SKB di Provinsi Jawa Timur dan NTT, Guru Besar Psikologi UI itu meminta SKB untuk mencari dan mengajak anak-anak usia dini mengikuti PAUD di lembaga masing-masing. Tak hanya itu, Dirjen juga mendesak SKB untuk ikut membantu pendirian lembaga-lembaga PAUD di desa-desa pada wilayah kerja mereka. “Ini untuk menunjang tercapainya target nasional, satu desa satu PAUD,” tandasnya.

Agar upaya itu terwujud, Lydia menyarankan SKB untuk menjalin hubungan instensif dengan Dinas Pendidikan masing-masing. Maksudnya, agar kiprah serta program SKB diketahui oleh pemerintah daerah sehingga memudahkan SKB dalam menyelenggarakan program-program PAUDNI.

“Daerah juga harus alokasikan dana untuk PAUD minimal 2 persen dari total anggaran pendidikan di APBD. Kalau dua persen, larinya bisa kencang. Tetapi kalau di bawah itu, ya agak berat,” ujarnya.

Di sisi lain, Dirjen juga meminta pemerintah kabupaten/kota memberi bantuan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidik PAUD. Sebab, mayoritas latar belakang kompetensi pendidik PAUD sangat beragam. “Ada yang SMA, ada juga yang S1 tapi banyak yang jurusan non kependidikan,” ungkapnya.

Untuk mempercepat peningkatan kualifikasi pendidik PAUD, ia mengajak universitas yang memiliki Fakultas Psikologi, atau Fakultas Ilmu Pendidikan serta LKP untuk menggelar Diklat Pendidik PAUD dari Tingkat Dasar sampai Mahir.